Tarif PPh Final UMKM 0,5% di 2026: Perubahan, Syarat, dan Cara Menghitung

PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% dari omset bruto merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Namun, ada batasan waktu penggunaan fasilitas ini yang perlu diperhatikan di tahun 2026.

Dasar Hukum PPh Final UMKM

PPh Final UMKM diatur dalam:

PP Nomor 55 Tahun 2022 - Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh
PP Nomor 23 Tahun 2018 - PPh atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu
UU HPP (UU Nomor 7 Tahun 2021) - Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Syarat Menggunakan PPh Final 0,5%

UMKM dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dengan ketentuan:

Omset bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak
Belum melewati batas waktu penggunaan fasilitas
Bukan penghasilan yang dikecualikan (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dll)

Batas Waktu Penggunaan PPh Final 0,5%

Fasilitas PPh Final 0,5% memiliki batas waktu:

Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 tahun pajak
Wajib Pajak Badan (PT): 4 tahun pajak
Wajib Pajak Badan (CV, Firma, Koperasi): 4 tahun pajak

Penting! Jika Anda mulai menggunakan PPh Final 0,5% sejak tahun 2018, maka:

WP Badan (PT/CV): Batas waktu berakhir di tahun pajak 2021
WP Orang Pribadi: Batas waktu berakhir di tahun pajak 2024

Setelah melewati batas waktu, wajib menggunakan tarif PPh normal dengan pembukuan.

Cara Menghitung PPh Final UMKM

Perhitungan PPh Final UMKM sangat sederhana:

PPh Final = 0,5% × Omset Bruto Bulanan

Contoh Perhitungan:

Toko Sembako "Makmur" memiliki omset bulan Januari 2026 sebesar Rp 50.000.000

PPh Final = 0,5% × Rp 50.000.000 = Rp 250.000

Pembebasan PPh Final untuk Omset ≤ Rp 500 Juta

Berdasarkan UU HPP, UMKM Orang Pribadi dengan omset tidak melebihi Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari PPh Final. Pembebasan ini dihitung secara kumulatif.

Contoh Penerapan:

Pak Ahmad memiliki usaha kuliner dengan omset bulanan:

Januari - April 2026: Rp 100 juta/bulan = Total Rp 400 juta (bebas PPh)
Mei 2026: Rp 120 juta → Kumulatif Rp 520 juta
PPh Final Mei = 0,5% × Rp 20 juta (selisih dari 500 juta) = Rp 100.000

Setelah Batas Waktu PPh Final Berakhir

Jika sudah tidak bisa menggunakan PPh Final 0,5%, UMKM harus:

Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai standar akuntansi
Menghitung PPh dengan tarif normal:
- WP Orang Pribadi: Tarif progresif 5% - 35%
- WP Badan: Tarif 22% dari penghasilan kena pajak
Memanfaatkan fasilitas Pasal 31E (diskon 50% untuk PKP s.d. Rp 4,8M)

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran PPh Final: Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa: Tidak wajib lapor bulanan jika sudah bayar
SPT Tahunan: Tetap wajib dilaporkan sebelum 31 Maret (OP) atau 30 April (Badan)

Tips untuk UMKM di 2026

Catat omset harian/bulanan dengan rapi
Pisahkan rekening usaha dan pribadi
Bayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda
Siapkan transisi ke pembukuan jika mendekati batas waktu PPh Final
Konsultasikan dengan ahli pajak untuk perencanaan yang optimal

Bingung dengan perpajakan UMKM? ePajak menyediakan layanan konsultasi dan pelaporan pajak khusus UMKM dengan harga terjangkau.